Anggota DPD RI melakukan dengar pendapat untuk menguatkan DPD RI tidak dibubarkan

0
122
Anggota DPD RI Melakukan Dengar Pendapat Untuk Menguatkan DPD RI Tidak Dibubarkan
Anggota DPD RI Melakukan Dengar Pendapat Untuk Menguatkan DPD RI Tidak Dibubarkan

Beritana.com, Bangkalan – Isu hangat yang bergulir di kalangan kancah politik terkait pembubaran DPD RI membuat anggota DPD RI ini giat melakukan serap aspirasi salah satunya kepada para akademisi bangkalan di aula hotel cakraningrat (05/02/2018)

Acara rapat dengar pendapat dalam penguatan DPD RI yang di hadiri puluhan masyarakat akademisi bangakalan tersebut di narasumberi oleh Aliman Haris dari direktur lingkar jatim dan Ahmad Nawardi dari anggota DPD RI

Partai yang mengusulkan untuk pembubaran DPD RI dari parlemen adalah dari partai PKB. Di anggapnya keberadaan DPD RI ini tidak mempunyai peran penting, karna ketika melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah sering di abaikan, dan tidak punya pengaruh signifikan.

Aliman Haris mengatakan bahwa DPD RI harus ada aturan yang jelas terkait tugas dan fungsi sehingga mempunyai peran aktif. DPD RI kata dia adalah lembaga yang setara dengan Presiden dan DPR RI.

“Keberadaan DPD RI agar tidak mubazir harus di perjelas tugas dan fungsinya, jadi tidak ada tumpang tindih” tutur Aaliman selaku mantan DPRD

Selanjutnya narasumber Ahmad Nawardi mengatakan bahwa DPD RI ini tidak perlu untuk dibubarkan, melainkan, kata dia, butuh penguatan dan memperjelas arah tugas dan fungsinya, agar keberadaan DPD RI tidak di katakan adanya DPD RI seperti tidak adanya.

“DPD RI adalah sebagai pengawas dalam pembahasan rancangan undang-undang mengingat banyak permasalahan yang ada terkait titipan dari suatu kelompok, nah DPD ini tidak ikut pada kelompok manapun, maksudnya menjadi penyeimbang” ujar Nawardi anggota DPD RI

Lanjut, perlu adanya DPD RI di parlemen untuk sebagai penyeimbang antara badan eksekutif dan legislatif yang notabenenya barangkat dari suatu golongan.

“Karena DPD RI ini tidak berangkat dari sauatu golongan jadi hadirnya DPD ini sebagai penyeimbang dari kepentingan eksekutif dan legislatif” pungkasnya

Selain itu di sela membarikan kesempatakn kepada peserta rapat dengar pendapat yang dari kalangan akademisi memberikan komentar terkait adanya DPD RI tersebut, dia menilai adanya DPD RI ini hanya mengahabiskan uang toh pada kenyataannya dalam pembahasan rancangan undang undang di abaikan. Keberadaan DPD RI di anggap belum jelas sehingga hal ini membuat DPD RI keberadaanya sia-sia

” jika memang belum ada kejelasan dari DPD RI maka alangkah lebih baiknya di hapus saja ketimbang akan menghambur-hamburkan uang negara, akan tetapi jika sudah ada kejelasan maka tidak perlu untuk di bubarkan” ucap syafi’i salah satu peserata Rapat Dengar Pendapat.